Sosialisasi

Diskusi interaktif hadirkan berbagai pertanyaan teknis dari Pemda dan BUMD, pelaporan menjadi salah satu dasar penjurian Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pendaftaran dan Pelaporan Pariwara Antikorupsi 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (1/9). Kegiatan ini diikuti oleh 281 peserta dari perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik

Kampanye antikorupsi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga soal mencatat jejak komitmen. Laporan yang disusun dengan baik adalah bukti nyata bahwa integritas sedang tumbuh di daerah. Sejak awal tahun, berbagai Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia telah bergerak bersama dalam Pariwara Antikorupsi 2025. Melalui kampanye serentak ini, pesan-pesan

Dari Pendaftaran hingga Pelaporan, Ini Hal-Hal yang Dijawab dalam Sesi Konsultasi Pariwara Sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan Pariwara Antikorupsi 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sesi konsultasi secara daring melalui zoom meeting pada Selasa, 24 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 381 peserta dari berbagai instansi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Jawab Semua Pertanyaanmu Langsung dari Tim KPK Sejak diluncurkan pada April 2025, Program Pariwara Antikorupsi telah menarik perhatian luas dari berbagai instansi pemerintah daerah (Pemda) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Semangat kolaborasi yang diusung KPK dalam kampanye antikorupsi serentak ini disambut antusias. Namun di tengah antusiasme tersebut, muncul juga beragam pertanyaan

“KPK ajak Pemda dan BUMD se-Indonesia memperkuat kampanye antikorupsi melalui pendekatan kolaboratif, kreatif, dan beretika.” Jakarta, 30 April 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pariwara Antikorupsi 2025 secara daring, yang diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik

Ajak Masyarakat Beraksi Nyata untuk Indonesia Bebas Korupsi Jakarta, 13 Maret 2025 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi secara resmi meluncurkan Program Kampanye Antikorupsi Tahun 2025. Peluncuran ini menandai dimulainya serangkaian inisiatif kampanye edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.   Acara peluncuran