Dari Isu ke Aksi, Merancang Strategi Kampanye Berdampak
Pada Kamis, 22 Mei 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi menyelenggarakan Webinar Pariwara Antikorupsi Seri I dengan tema “Dari Isu ke Aksi: Merancang Strategi Kampanye Antikorupsi Berdampak”. Kegiatan ini merupakan rangkaian program Pariwara Antikorupsi 2025 yang diinisiasi guna mendorong kolaborasi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengampanyekan pesan antikorupsi khususnya terkait isu ‘petty corruption’ di pelayanan publik, melalui berbagai saluran komunikasi.
Sebanyak 3.524 peserta mengikuti webinar ini, dengan rincian 69,9% menyimak melalui kanal YouTube Suara Antikorupsi dan KPK RI, sementara sisanya bergabung melalui platform Zoom.
Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Rosinsko Hiro, pakar strategi komunikasi mewakili Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), dan Mohammad Jhanattan, analis tindak pidana korupsi mewakili KPK.
Dalam pemaparannya, Mohammad Jhanattan menguraikan bagaimana strategi komunikasi dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa kampanye harus dilakukan secara sinergi memperhatikan konteks wilayah dan disesuaikan dengan data serta indikator pengawasan yang sudah tersedia.
“Kami di KPK mendorong pemda menggunakan pendekatan yang terintegrasi, termasuk memanfaatkan kanal komunikasi publik untuk membangun budaya integritas,” jelasnya.
Sementara itu, Rosinsko Hiro menekankan bahwa kampanye antikorupsi tidak cukup hanya menyampaikan pesan, tetapi harus mampu menggerakkan tindakan.
“Iklan atau kampanye itu bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengajak orang melakukan sesuatu. Artinya, pesan harus relevan, emosional, dan mengundang aksi,” ujarnya.
Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan beragam pertanyaan yang mencerminkan perhatian terhadap efektivitas kampanye antikorupsi di tingkat daerah. Isu yang diangkat mencakup strategi menyampaikan pesan secara tepat kepada masyarakat, cara mengaitkan kampanye dengan persoalan lokal yang aktual serta adat istiadat setempat, serta peran OPD dan BUMD dalam menyusun narasi kampanye yang mendorong partisipasi publik.
Webinar ini membuka ruang dialog lintas sektor dan mendorong peserta untuk merancang kampanye yang relevan dengan konteks lokal yang mengangkat peran komunikasi sebagai bagian integral dari upaya pencegahan korupsi yang partisipatif.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan kapasitas peserta dalam merancang kampanye antikorupsi yang relevan dengan isu lokal dan selaras dengan semangat pencegahan korupsi berbasis partisipasi publik. Pariwara Antikorupsi 2025 kini tengah memasuki tahap persiapan kampanye oleh pemerintah daerah dan BUMD di berbagai wilayah, dengan harapan kampanye antikorupsi menjadi gerakan bersama yang hidup di tengah masyarakat.