Dari membangun kesadaran hingga mengawal komitmen, kampanye antikorupsi dimulai dari daerah.
Antusiasme terhadap Program Pariwara Antikorupsi 2026 terlihat begitu kuat sejak tahap awal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Sosialisasi Pariwara Antikorupsi 2026 pada Rabu, 15 April 2026, yang diikuti oleh 3.042 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom serta disiarkan langsung melalui YouTube KPK RI dan Suara Antikorupsi, dengan total jangkauan 4.368 penonton di kanal KPK RI dan 2.151 penonton di Suara Antikorupsi, sebagai langkah awal membangun gerakan kampanye antikorupsi yang lebih masif, kreatif, dan berdampak di tingkat daerah.
Keterlibatan peserta dari seluruh provinsi tersebut menunjukkan luasnya jangkauan sekaligus meningkatnya kesadaran daerah terhadap pentingnya kampanye antikorupsi sebagai bagian dari penguatan budaya integritas.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, yang menegaskan bahwa kampanye antikorupsi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik.
“Pariwara Antikorupsi adalah upaya membangun kesadaran publik melalui komunikasi yang kreatif dan partisipatif. Kampanye bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi menjadi cara kita menanamkan nilai integritas dan menggerakkan masyarakat untuk menolak perilaku koruptif,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, menekankan pentingnya pengawalan agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan di tingkat daerah.
“Melalui Pariwara Antikorupsi 2026, Tim Koordinasi dan Supervisi (KorSup) hadir untuk mengawal dan memastikan bahwa komitmen pemerintah daerah benar-benar diwujudkan dalam kampanye yang konsisten, berkualitas, dan berdampak,” jelasnya.
Peran Korsup ini memastikan bahwa kampanye tidak berhenti sebagai formalitas, melainkan menjadi bagian dari upaya nyata membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menyampaikan Praktik Baik dan Menyoroti Layanan Publik
Dalam sesi materi, Dian Rachmawati dari KPK menyoroti bahwa masih banyak praktik baik di daerah yang belum tersampaikan kepada masyarakat. Padahal, berbagai upaya perbaikan layanan publik dan sistem pencegahan korupsi telah dilakukan. Tanpa komunikasi yang tepat, upaya tersebut belum sepenuhnya membangun kepercayaan publik. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya bekerja baik, tetapi juga mampu mengomunikasikan praktik baik tersebut secara luas dan konsisten.
Fokus kampanye tahun ini masih menyoroti isu petty corruption dalam layanan publik, seperti pungutan liar, gratifikasi kecil, hingga transparansi layanan. Kampanye diharapkan tidak hanya berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu mengubah kebiasaan dan persepsi masyarakat terhadap praktik yang selama ini dianggap wajar.
Strategi Kreatif: Kekuatan Cerita dan Pendekatan Lokal
Perspektif mengenai kreativitas diperkuat oleh Wairis Sholeh, Creative Director Berakar Komunikasi, yang menekankan bahwa kekuatan kampanye tidak terletak pada besarnya anggaran.
“Jangan terpaku pada kecanggihan teknologi, tapi carilah apa yang paling dekat dengan hati masyarakat Anda,” ujarnya.
Menurutnya, komunikasi yang efektif berangkat dari pemahaman sederhana: apa yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya agar membekas. Kunci utamanya terletak pada kemampuan memahami konteks dan nilai yang dibawa, kebutuhan masyarakat, serta budaya yang hidup di sekitar mereka.
Melalui sesi diskusi, peserta juga mendapatkan berbagai insight praktis yang dapat langsung diterapkan dalam perancangan kampanye. Kampanye tidak cukup hanya dengan imbauan normatif. Jika sebuah praktik sudah menjadi kebiasaan, maka pendekatan yang digunakan perlu lebih dekat dengan budaya masyarakat, misalnya dengan melibatkan tokoh lokal, tokoh agama, atau figur yang memiliki pengaruh kuat.
Diskusi tersebut juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah hambatan utama. Konten sederhana dengan ide yang kuat justru dapat menjangkau lebih luas, selama pesan yang disampaikan relevan dan mampu menyentuh emosi publik.
Di sisi lain, peserta juga diajak memahami dinamika kampanye di era digital yang menuntut pendekatan berbeda. Perhatian audiens yang sangat singkat membuat tiga detik pertama menjadi penentu, dengan durasi ideal konten berkisar antara 30 hingga 45 detik. Namun demikian, kualitas teknis bukanlah faktor utama, yang paling menentukan tetaplah kekuatan cerita yang relevan dan mampu membekas.
Titik Awal Gerakan Perubahan di Seluruh Negeri
Salah satu benang merah dari seluruh sesi adalah pentingnya pendekatan lokal. Pemerintah daerah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pihak lain yaitu kedekatan dengan masyarakat. Bahasa lokal, budaya, hingga kebiasaan sehari-hari dapat menjadi medium yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan antikorupsi secara lebih membumi.
Menutup kegiatan, para narasumber menegaskan bahwa kampanye tidak akan bermakna tanpa aksi nyata. Sosialisasi ini menjadi titik awal untuk mendorong pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menggerakkan perubahan dan memperkuat budaya integritas hingga ke pelosok negeri.
Sebagai bentuk apresiasi, KPK menyediakan e-sertifikat bagi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini, serta merchandise menarik bagi partisipan terpilih. Bagi peserta yang ingin meninjau kembali materi yang telah disampaikan, rekaman kegiatan sosialisasi dapat diakses melalui kanal YouTube Suara Antikorupsi dan KPK RI pada tautan berikut: