“KPK ajak Pemda dan BUMD se-Indonesia memperkuat kampanye antikorupsi melalui pendekatan kolaboratif, kreatif, dan beretika.”
Jakarta, 30 April 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Program Pariwara Antikorupsi 2025 secara daring, yang diikuti oleh lebih dari 800 peserta dari pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia.
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Suara Antikorupsi ini bertujuan untuk memperkenalkan teknis pelaksanaan Program Pariwara Antikorupsi 2025 serta mendorong pemahaman mengenai pentingnya kampanye publik yang berintegritas.
Hadir memberikan sambutan pembuka, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, yang menegaskan bahwa kampanye publik antikorupsi harus dilakukan secara kreatif, bersama sama, dan konsisten. Dalam sambutannya, Wawan menekankan pentingnya sinergi antara KPK dan pemerintah daerah/BUMD dalam membangun kesadaran kolektif melawan korupsi.
“Kehadiran perwakilan Pemda dan BUMD dari seluruh Indonesia dalam sosialisasi ini mencerminkan komitmen bersama membangun budaya antikorupsi dari pusat hingga daerah. Program Pariwara Antikorupsi 2025 kami dorong sebagai gerakan kolektif yang edukatif, inspiratif, dan berdampak nyata bukan sekadar kampanye, tetapi upaya bersama menumbuhkan kesadaran dan keberanian menolak korupsi di kehidupan sehari-hari,” ujar Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menjelaskan bahwa program tahun ini hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis dan kolaboratif.
“Durasi kampanye kami perpanjang menjadi empat bulan, melibatkan profesional periklanan untuk memperkuat kualitas pesan, serta membuka ruang partisipasi sektor swasta dan komunitas. Penilaian pun kini mengutamakan ide, kreativitas, serta dampak nyata kampanye. Harapannya, instansi peserta mampu menghasilkan pariwara yang kuat, etis, dan relevan bagi masyarakat,” jelas Amir.
Salah satu sesi utama dalam sosialisasi ini menghadirkan narasumber eksternal dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), yaitu Diki Satya dan Natalia “Lilot”, yang membagikan wawasan seputar etika kampanye publik dari perspektif industri kreatif. Dalam sesi tersebut, peserta diajak memahami prinsip-prinsip kampanye yang jujur, bertanggung jawab, dan relevan dengan konteks sosial budaya di daerah masing-masing.
Antusiasme peserta sangat terasa, ditandai dengan banyaknya pertanyaan kritis yang disampaikan selama sesi diskusi. Ini menunjukkan tingginya semangat peserta untuk memperkuat upaya kampanye antikorupsi di instansi masing-masing secara lebih profesional dan berdampak.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, KPK akan menyelenggarakan Webinar Series dalam waktu dekat sebagai bagian dari capacity building bagi ASN di lingkungan Pemda dan BUMD. Kegiatan ini bertujuan memberikan keterampilan praktis dalam merancang dan melaksanakan kampanye antikorupsi yang efektif dan sesuai dengan prinsip etika komunikasi publik.
Program Pariwara Antikorupsi 2025 merupakan salah satu inisiatif KPK untuk memperluas gerakan antikorupsi di tingkat lokal serta mengapresiasi instansi yang aktif menyuarakan integritas melalui media kampanye publik.
📚 Materi sosialisasi dapat diunduh melalui tautan berikut:
🔗 https://bit.ly/MateriSosialisasiPariwaraAntikorupsi
📺 Ingin menyimak kembali jalannya acara? Tayangan ulang tersedia di YouTube Suara Antikorupsi:
🔗 https://www.youtube.com/watch?v=q9uG8eB2UaQ